BNPP Bahas Usulan Malaysia Soal ‘Preservation Area’ 3 Meter di Garis Batas

Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik

Info NUNUKAN- Pulau Sebatik, yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia, telah lama menjadi sorotan dalam isu batas wilayah. Baru-baru ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi untuk menindaklanjuti penegasan batas negara di segmen eks Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik. Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia, yang telah menetapkan garis batas dari East Pilar hingga West Pilar.

Dampak dari penegasan ini tidak kecil—wilayah seluas 127,3 hektar resmi menjadi bagian Indonesia, sementara Malaysia memperoleh 4,9 hektar di Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Tengah, dan Sebatik Barat. Perubahan ini membawa implikasi kompleks, mulai dari penyesuaian administrasi, kepemilikan tanah, hingga mobilitas warga di perbatasan.

Implikasi Perubahan Batas: Dari Administrasi hingga Dampak Sosial

Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, menekankan bahwa perubahan batas negara bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kehidupan masyarakat.

1. Kepemilikan Tanah dan Kompensasi

   • Lahan seluas 4,9 hektar yang kini masuk Malaysia memerlukan penanganan khusus, termasuk skema kompensasi bagi pemilik tanah.

   • Tim verifikasi data lahan akan memeriksa kepemilikan, kondisi bangunan, dan penggunaan tanah berdasarkan garis batas internasional, bukan hanya batas administratif.

2. Penyesuaian Administratif

   • Pemerintah perlu meninjau ulang dokumen kependudukan, sertifikat tanah, dan perizinan di wilayah yang berubah status.

   • Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Tim Kerja Penanganan Perubahan Wilayah Negara untuk menyusun regulasi dan verifikasi data.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

   • Masyarakat di Desa Aji Kuning dan pemilik perkebunan sawit di wilayah baru Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan status hukum.

   • Mobilitas warga yang sebelumnya bebas melintas kini harus mematuhi ketentuan batas negara.

Langkah Strategis BNPP dan Pemerintah

Untuk memastikan penegasan batas berjalan lancar, beberapa langkah telah disiapkan:

1. Verifikasi dan Penyusunan Regulasi

• Tim verifikasi lapangan akan segera bekerja memeriksa data kepemilikan tanah dan bangunan.

• Tim penyusunan regulasi akan merancang kebijakan berbasis hasil verifikasi, termasuk skema kompensasi dan penataan ruang.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat

• Panglima TNI telah memerintahkan sosialisasi kepada satuan tugas perbatasan di bawah Korem 092/Maharajalila dan Kodam VI/Mulawarman.

• Masyarakat akan diedukasi selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk memahami perubahan batas dan implikasinya.

3. Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

• Rencana pembangunan jalan sejajar batas, pasar internasional, fasilitas ibadah, dan kawasan komersial sedang dirancang.

• Malaysia mengusulkan preservation area selebar 3 meter dari garis batas, yang masih dalam pembahasan lebih lanjut.

4. Penyelesaian Batas Maritim

• Masih ada tantangan di sektor perairan, khususnya dari New West Pilar ke Pilar AA2, yang perlu diselesaikan melalui negosiasi lanjutan.

Peluang di Balik Tantangan: Membangun Perbatasan yang Lebih Baik

Baca Juga: Pelatih Taekwondo di Nunukan Divonis 19 Tahun Penjara atas Pencabulan Anak Didik

Perubahan batas di Pulau Sebatik bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

1. Penguatan Ekonomi Lokal

   • Pembangunan pasar internasional dan kawasan komersial dapat meningkatkan perdagangan lintas batas.

   • Perkebunan sawit di wilayah baru Indonesia berpotensi dikelola lebih produktif dengan dukungan pemerintah.

2. Peningkatan Keamanan dan Pengawasan

   • TNI dan Polri perlu meningkatkan patroli di wilayah yang berubah status untuk mencegah konflik.

   • Teknologi drone dan satelit dapat dimanfaatkan untuk pemantauan perbatasan.

3. Kolaborasi Lintas Negara

   • Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan dan pemberantasan kejahatan lintas batas.

Penegasan batas Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik adalah momentum penting dalam memperjelas kedaulatan wilayah. Namun, kesuksesan implementasinya bergantung pada:

• Koordinasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI/Polri.

• Partisipasi masyarakat dalam memahami dan beradaptasi dengan perubahan.

• Kebijakan yang pro-rakyat, seperti skema kompensasi dan pembangunan infrastruktur.

BNPP RI, melalui forum koordinasi ini, telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan tata kelola perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah terencana, perubahan batas tidak hanya memperkuat kedaulatan, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi warga perbatasan.