Info NUNUKAN – BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) RI, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan tata kelola kawasan perbatasan.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Mendagri Tito menyampaikan sejumlah capaian strategis BNPP RI pada Tahun Anggaran (TA) 2024 serta memaparkan rencana prioritas untuk 2026. Artikel ini akan mengulas secara mendalam berbagai program unggulan BNPP RI, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp 235,18 miliar untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.
Capaian Strategis BNPP RI Tahun 2024
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP RI telah mencatat beberapa pencapaian penting di tahun 2024, antara lain:
-
Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Perbatasan
-
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil.
-
Penyelesaian proyek strategis seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa titik perbatasan.
-
-
Penguatan Keamanan dan Pengawasan Perbatasan
-
Optimalisasi teknologi pengawasan, termasuk radar dan drone, untuk mencegah penyelundupan dan aktivitas ilegal di perbatasan laut dan darat.
-
Sinergi dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai dalam operasi gabungan pengamanan perbatasan.
-
-
Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan
-
Program pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat pesisir dan pedalaman.
-
Bantuan modal usaha untuk meningkatkan produktivitas warga di kawasan perbatasan.
-
-
Penyelesaian Outstanding Border Problem (OBP)
-
Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
-
Koordinasi dengan Malaysia dan Timor Leste terkait batas wilayah yang belum tuntas.
-
Program Prioritas BNPP RI Tahun 2026
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah rencana strategis BNPP RI untuk tahun 2026, yang mencakup:
Baca Juga: Bupati Kabupaten Nunukan Apresiasi Mabes Polri Tangkap 4 Anggota Polres
1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penguatan Keamanan Laut
-
Program pelatihan nelayan modern dengan teknologi tangkap ramah lingkungan.
-
Pengembangan kawasan ekonomi kelautan berbasis masyarakat.
-
Patroli terintegrasi untuk mengatasi illegal fishing dan ancaman keamanan maritim.
2. Penyusunan Rencana Aksi dan Evaluasi Pengelolaan Batas Negara
-
Pemetaan ulang batas wilayah darat, laut, dan udara untuk memastikan kepastian hukum.
-
Evaluasi efektivitas tata kelola perbatasan melalui Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).
3. Penguatan Infrastruktur dan Tata Ruang Perbatasan
-
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan poros perbatasan, listrik, dan air bersih.
-
Penataan ruang berbasis mitigasi bencana di daerah rawan gempa dan banjir.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Perbatasan
-
Pelatihan SDM aparatur dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan keimigrasian.
-
Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat pelayanan di daerah terpencil.
5. Penyelesaian Masalah Outstanding Border Problem (OBP)
-
Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Diplomasi intensif dengan negara tetangga untuk menuntaskan batas wilayah yang belum final.
Usulan Tambahan Anggaran Rp 235,18 Miliar untuk 2026
Untuk merealisasikan program-program tersebut, BNPP RI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 235,18 miliar dari pagu indikatif awal sebesar Rp 131,11 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk:
-
Pembangunan infrastruktur perbatasan (40%)
-
Pemberdayaan masyarakat (25%)
-
Penguatan keamanan dan diplomasi perbatasan (20%)
-
Penelitian dan pengembangan tata kelola perbatasan (15%)
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan selama ini. “Kolaborasi antara BNPP RI dan DPR sangat penting untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan,” tegasnya.
BNPP RI di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian telah menunjukkan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan negara. Dengan rencana strategis 2026 dan tambahan anggaran yang diusulkan, diharapkan wilayah perbatasan Indonesia dapat menjadi poros pertumbuhan ekonomi dan benteng pertahanan yang kokoh.
Dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, menjadi kunci sukses pembangunan perbatasan yang berkelanjutan. “Perbatasan yang maju adalah cermin kedaulatan bangsa,” pungkas Tito Karnavian.
